Beijing telah menolak apa yang disebutnya “serangan fitnah” terhadap China tentang kondisi kehidupan Muslim Uyghur dan minoritas lainnya di wilayah barat Xinjiang.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa bahwa Uighur dan minoritas lainnya yang tinggal di Xinjiang menikmati kebebasan beragama dan hak-hak buruh.
Sementara negara lain sedang mempertimbangkan kemungkinan tindakan atas tuduhan bahwa China melakukan “genosida” terhadap Uyghur, Wang menggambarkan perlakuan Beijing terhadap etnis minoritas di Xinjiang sebagai “contoh cemerlang” dari kemajuan hak asasi manusia China.
Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya satu juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di wilayah terpencil.
Beijing awalnya membantah keberadaan kamp tersebut. Tetapi dihadapkan dengan bukti substansial, mereka sekarang mengklaim kamp-kamp itu ada di sana untuk memberikan pelatihan kejuruan. Ia juga mengatakan kamp-kamp itu diperlukan untuk melawan ekstremisme Islam.
Sebelumnya pada 22 Februari, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengecam apa yang dia gambarkan sebagai penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi terhadap Uyghur dalam “skala industri” di Xinjiang.
“Situasi di Xinjiang sangat luar biasa,” kata Raab.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan: “Komitmen kami terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga tidak menyisakan ruang untuk penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras China terhadap kebebasan sipil di Hong Kong.”
Tetapi Wang mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa Beijing sedang melakukan tindakan kontraterorisme sesuai dengan hukum. Dia mengatakan Xinjiang sekarang mengalami “stabilitas sosial dan perkembangan yang baik” setelah empat tahun tanpa “kasus teroris.”
Dia juga mengatakan bahwa 24.000 masjid diizinkan beroperasi di Xinjiang.
“Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang,” kata Wang.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden Pada bulan Januari mendukung penentuan menit-menit terakhir oleh pemerintahan Trump bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang. Biden mengatakan Amerika Serikat harus siap membebankan biaya pada China.
Kantor kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet sedang merundingkan persyaratan bagi tim pengamat untuk mengakses China.
Wang pada 22 Februari mengundang pengawas PBB untuk meneliti situasi di Xinjiang. Namun dia tidak memberikan jadwal untuk undangannya.
“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka,” kata Wang. “China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang.”
Dengan pelaporan oleh Reuters dan AFP
Diposting dari Keluaran HK